Satu Suara Untuk Perubahan

DSCN0037 edited

Diskusi Publik : Partai Politik vs Partai Pemilu

ImageBanda Aceh – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2014, KIP Kota Banda Aceh menggelar Diskusi Publik bertajuk Partai Politik versus Partai Pemilu, Sabtu (23/11).  Tampil sebagai pemateri mantan Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra dan pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam.

Acara yang dibuka oleh Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah ini dipandu oleh wartawan senior Adi Warsidi dan dihadiri oleh perwakilan partai politik serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kota Banda Aceh. Kegiatan diawali dengan pemaparan visi dan misi seluruh partai politik di tingkat Kota Banda Aceh. Setelah itu baru diskusi dimulai dengan pemaparan dari kedua pemateri.

Mantan Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan, partisipasi pemilih dalam Pemilu pada skala nasional menurun secara konsisten sekitar 10 persen pada setiap Pemilu. Partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 tercatat pada angka 92 persen, Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen, dan Pemilu 2009 kembali turun menjadi 72 persen. Penurunan ini disebabkan meningkatnya skeptisme pemilih atas politik akibat pemberitaan negatif mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai politik.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Ilham mengharapkan partai politik harus menguatkan organisasinya dari level akar rumput (grass roat) hingga ke level pusat agar tidak hanya menjadi partai politik yang beraktivitas menjelang Pemilu. Partai politik harus menyiapkan sistem kaderisasi, terus menerus mengelola isu-isu publik lalu mewakili publik dalam pengambilan kebijakan, dan membangun ikatan antara konstituen dengan partai politik melalui kadernya.

Selanjutnya pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam mengutarakan, berdasarkan survey yang diadakan pada bulan Juli, hanya sekitar 42 % dari masyarakat yang percaya pada partai politik, sekitar 53% tidak percaya, dan 3% menjawab tidak tahu. Ini menjadi persoalan karena partai politik tidak dipercaya masyarakat tapi memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menetukan kebijakan bagi masyarakat itu sendiri.

Oleh sebab itu Saifuddin menyarankan, pemilih harus mencintai partai politik. Mencintai partai politik dalam pengertian memberikan hak pilih kepada salah satu partai poltik dalam Pemilu. Suka atau tidak suka, kader partai politik tetap akan terpilih yang keputusannya menyangkut masyarakat keseluruhan, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih mau pun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. [kipbna]

Sosialisasi Peraturan KPU Tentang Pelaporan Dana Kampanye

Image

Banda Aceh  –  KIP Kota Banda Aceh sosiaslisasikan  Peraturan KPU Nomor 17 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu  Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Sabtu (9/11). Tampil sebagai pemateri Kordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) Alfian, M. Rizal Yahya dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh, dan Ketua Pokja Kampanye KIP Kota Banda Aceh M. Dahlan.

Kordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) Alfian mengingatkan, kejaksaan dan kepolisian akan membidik tindak pidana pada penyalahgunaan dana kampanye pada Pemilu 2014 mendatang. Untuk itu, partai politik mengelola dana kampanye dengan transparan dan akuntabel. Alfian berharap, portai politik di Kota Banda Aceh tidak ada yang terjerat pidana penyalahgunaan dana kampanye.

M. Rizal Yahya dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh menambahkan, donasi untuk kampanye partai politik maksimal Rp 1 miliar bagi donatur perseorangan dan maksimal Rp 7,5 miliar bagi donatur kelompok serta badan usaha. Donatur juga harus menyatakan secara tertulis di atas materai bahwa dana yang disumbangkan bukan hasil dari tindak pidana.

Ketua Pokja Kampanye KIP Kota Banda Aceh M. Dahlan mengungkapkan, laporan dana kampanye tahap pertama akan diserahkan pada 27 Desember 2013. Selain itu, partai politik juga harus menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanya (RKDK). Sedangkan laporan awal dana kampanye harus diserahkan pada 2 Maret 2014 (2 minggu sebelum kampanye) dan laporan dana kampanye keseluruhan harus diserahkan pada 15 April 2014. [kipbna]

Rapat Pleno Perbaikan DPT

Image

Banda Aceh – KIP Kota Banda Aceh menggelar Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banda Aceh untuk Pemilu DPR, DPD, DPRA, dan DPRK Tahun 2014, Jumat (1/11). Setelah, KIP Kota Banda Aceh menetapkan 159.769 pemilih yang akan mengikuti Pemilu 2014. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Anggota KIP Kota Banda Aceh dan PPK se-Kota Banda Aceh.

Sebelumnya KIP Kota Banda Aceh juga telah menggelar Rapat Pleno Penetapan Kembali DPT Kota Banda Aceh untuk Pemilu DPR, DPD, DPRA, dan DPRK Tahun 2014, Sabtu (12/10). Penetapan kembali ini dilakukan menyusul tahapan penetapan DPT yang disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.  Pada rapat pleno ini, KIP Kota Banda Aceh menetapkan 161.017 pemilih.

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KIP Kota Banda Aceh Aidil Azhary mengatakan, perbaikan atas DPT yang dilakukan meliputi cross check pemilih dengan NIK ganda dan melengkapi NKK atau NIK yang belum ada dari pemilih terdaftar. Melalui perbaikan ini, KIP Kota Banda Aceh mengharapkan DPT akan menjadi lebih baik dan akurat. [kipbna]